Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan Rapat Koordinasi secara hybrid pada 4 September 2025. Agenda utama kegiatan ini adalah pemaparan laporan pendahuluan kajian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat. Rapat tersebut melibatkan pemerintah kabupaten/kota se-NTB serta konsultan perencana dari CV. Jalosa Mitra Konsultan, CV. Pilar Equator, dan CV. Pilar Geo Meridian. Kajian ini bertujuan menyamakan persepsi terkait identifikasi kawasan permukiman yang tidak sesuai peruntukan serta lokasi yang berpotensi terkena relokasi, sebagai dasar pelaksanaan program nasional seperti PKE, BSPS, dan Program Tiga Juta Rumah.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, Dr. Najamuddin Amy, menyoroti dampak urbanisasi dan keterbatasan lahan hunian layak yang mendorong munculnya permukiman di kawasan rawan bencana. Ia menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mengatasi tantangan tersebut. Konsultan perencana turut menyampaikan bahwa meskipun regulasi telah melarang pendirian permukiman di lokasi berisiko, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, sehingga diperlukan pendekatan berbasis data dan perencanaan teknis yang komprehensif.

Sebagai tindak lanjut, kajian ini akan mengolah data primer dan sekunder yang merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB 2024–2044. Hasilnya akan dituangkan dalam dokumen teknis dan peta deliniasi lahan yang dapat digunakan sebagai acuan lintas sektor. Diharapkan, dokumen tersebut mampu memperkuat koordinasi antarinstansi dan mendukung kebijakan relokasi serta pembangunan permukiman yang aman dan berkelanjutan di wilayah NTB.