Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Sumbawa digelar pada 28 Agustus 2025 di Aula Kantor Bappeda, sebagai wujud komitmen daerah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan yang bersifat multidimensi. Melalui koordinasi lintas sektor, diharapkan program tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung. Dibuka oleh Bapak Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, yang juga merupakan Ketua dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025. Beliau memberikan sambutan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa harus segera dituntaskan dengan kiat-kiat yang ada, seperti mengolah data kemiskinan dengan “By Name By NIK”, yaitu dengan sistem pengolahan data yang telah terintegrasi dengan Nama Masyarakat miskin dengan Nomor Induk Kependudukan mereka.

Ir. H. Badrul Munir, M.M, selaku narasumber pada pertemuan ini membuka dengan memberikan penjelasan tentang pentingnya akselerasi dan aktualisasi penanggulangan kemiskinan, memanfaatkan rancangan teknokratik yang telah dimiliki, serta mengoptimalkan potensi tiga komoditas unggulan—sapi, jagung, dan rumput laut—untuk membuka lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan pembangunan antara Lombok dan Sumbawa. Diskusi merumuskan strategi penanganan kemiskinan dalam empat klaster: perlindungan sosial berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat berbasis kelompok, penguatan ekonomi usaha kecil dan mikro, serta pengembangan infrastruktur desa dan wilayah. Dibahas pula perlunya keseimbangan peran pemerintah dan masyarakat, risiko kesalahan persepsi bantuan sosial, serta langkah awal penetapan klaster dan target yang jelas. Sejumlah peluang percepatan diidentifikasi, seperti penguatan otonomi desa, pemanfaatan dana pokir, efisiensi anggaran, kemitraan dengan perguruan tinggi, dukungan pendanaan swasta dan internasional, serta mendorong pasar produk olahan lokal di Nusa Tenggara Barat.

Syarifah, S.Sos., M.Si, selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, menambahkan bahwa masalah validitas data menjadi sorotan penting, mengingat perbedaan data antarinstansi di masa lalu sering memicu bias sasaran. Dinas Sosial menegaskan perlunya konsolidasi data dan perhatian khusus pada masyarakat miskin desil 1–4. Rapat merekomendasikan pembentukan tim dan sekretariat kemiskinan, penyusunan SOP validasi data, pembentukan pokja sesuai klaster termasuk pokja data, serta penjadwalan pertemuan lanjutan dalam satu bulan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sinergi dan efektivitas program pengentasan kemiskinan di Sumbawa.