Rapat Pembahasan Belanja Pemerintah Pusat di Daerah Tahun 2026 dilaksanakan pada Senin, 13 Oktober 2025, bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Sumbawa. Rapat dimulai pukul 14.00 WITA dan dipimpin langsung oleh Ketua sekaligus Moderator, Dr. Dedy Heriwibowo, S.Si., M.Si., dengan pencatat Evi Junaeda, S.I.A. Hadir dalam rapat ini Bupati Kabupaten Sumbawa, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, serta seluruh pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Agenda rapat meliputi pembukaan, diskusi dan tanya jawab, serta penutup.

Dalam sambutan pembukaannya, Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa menyampaikan bahwa meskipun alokasi dana transfer umum dan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat mengalami penurunan, terdapat kebijakan baru berupa Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang dialokasikan khusus untuk daerah. Belanja ini mencakup 17 item program strategis dengan total anggaran yang signifikan, antara lain Program Keluarga Harapan (Rp28,7 T), Beasiswa Pendidikan (Rp88,6 T), Bantuan Iuran Kesehatan (Rp69 T), Subsidi Non Energi (Rp108 T), hingga program pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan. Pemerintah daerah diharapkan segera menyiapkan persyaratan agar Kabupaten Sumbawa dapat memperoleh alokasi dana tersebut secara optimal.

Sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari peserta rapat. Salah satu isu yang mengemuka adalah fluktuasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada program bantuan sosial akibat keterlibatan sebagian penerima dalam pinjaman online dan judi daring. Menanggapi hal ini, Bupati Sumbawa menegaskan pentingnya pendampingan intensif oleh Dinas Sosial agar masyarakat tidak kehilangan hak atas bantuan. Selain itu, Inspektur Kabupaten Sumbawa menekankan perlunya prioritas pada belanja pendidikan, khususnya Bantuan Operasional Sekolah di jenjang SD dan SMP.

Kepala Bappeda juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk segera mempersiapkan bahan dan proposal sesuai petunjuk teknis, serta menunjuk penanggung jawab (PIC) pada masing-masing program. Bupati dan Sekretaris Daerah memberikan arahan strategis, antara lain menjalin komunikasi intensif dengan kementerian terkait, memperkuat usulan di sektor kesehatan terutama pembangunan RSUD, serta memperluas akses beasiswa tidak hanya pada bidang kedokteran dan farmasi, tetapi juga program studi lain. Kolaborasi dengan perguruan tinggi di Sumbawa juga didorong untuk memperkuat advokasi ke pemerintah pusat.

Sebagai penutup, rapat menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa harus segera memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan agar memperoleh alokasi Belanja Pemerintah Pusat di Daerah Tahun 2026 secara maksimal. Dengan persiapan yang matang, koordinasi lintas sektor, serta komunikasi intensif dengan pemerintah pusat, diharapkan Kabupaten Sumbawa dapat mengoptimalkan peluang pendanaan ini untuk mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.